Page 1 of 1

All About Legal Formal

Posted: 25 Sep 2011, 19:56
by Jarkem
Assalamu'alaikum, mas bro and jeng sis :wave:

Dalam berbisnis ada istilah legal formal yang sebetulnya mau tak mau perlu dan harus kita pelajari. Legal formal bisa juga berarti kejelasan status bisnis kita. Ada dua jenis, pertama badan usaha dan kedua badan hukum. Tidak semua bentuk usaha berbadan hukum, yang termasuk kategori badan hukum adalah:
Badan Hukum
1.Yayasan
2.Koperasi
3.Perseroan Terbatas (PT)
4.BUMN
5.dan badan usaha lain yg angggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.

Sedangkan yang termasuk bukan badan hukum adalah:
Badan Usaha
1.Perorangan (Usaha Dagang)
2.Kelompok (Perusahaan Dagang)
3.Persekutuan Firma (Fa)
4.Persekutuan Komanditer (CV)


Jika bentuk badan hukum bisa bertindak, dalam artian dapat melakukan penuntutan dan dituntut, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya, maka bentuk usaha hanya merupakan suatu wadah dari usaha pendiriannya atau usaha bersama diantara para pendirinya (jika terdiri dari beberapa orang seperti Firma dan CV) sehingga jika terjadi gugatan dari pihak ketiga, para pendiri/persero? pemilik harus bertanggung jawab atau menanggung sampai dengan harta pribadinya.

Diluar badan usaha dan badan hukum terdapat usaha yang tidak berbentuk badan usaha yaitu usaha perorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis usaha tertentu, misalnya usaha catering tanpa membentuk CV atau UD. Akan tetapi, jika usaha perorangan tersebut memiliki bentuk Usaha Dagang atau Perusahaan Dagang berarti dengan sendirinya orang tersebut telah menyatakan dirinya menurut bentuk usaha tersebut meskipun tanggung jawabnya tetap sama.

TAHAPAN PENDIRIAN BADAN USAHA

Perizinan pembuatan badan usaha perlu dibuat agar dalam penyelenggaraan kegiatan, para pelaku dunia usaha sadar akan tanggung jawab dan tidak sembarangan dalam melakukan praktik kerja yang dapat merugikan orang lain atau bahkan Negara. Dengan demikian, yang menjadi sumber-sumber masalah dapat diketahui secara dini dan dapat diatasi. Peraturan perizinan memiliki mata rantai prosedur yang panjangnya bergantung pada skala perusahaan yang akan didirikan. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian badan usaha ialah :

1.Tahapan pengurusan izin pendirian
Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hingga izin perluasan. Untuk beberapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi.

2.Tahapan pengesahan menjadi badan hukum
Tidak semua badan usaha harus berbadan hukum. Namun setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Namun, meskipun berbeda-beda kesemuanya perlu dicermati demi mendapatkan pengesahan yang sebenar-benarnya. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

3.Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani
Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.

4.Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait
Kementrian tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebagai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame, dll.

sumber: wikipedia, jasaonline

Akan diupdate truss...

Re: All About Legal Formal

Posted: 29 Sep 2011, 10:59
by Jarkem
*reserved*

Re: All About Legal Formal

Posted: 07 Dec 2011, 12:29
by GoSERP
Informasi yang bermanfaat pagi calon pebisnis.

Re: All About Legal Formal

Posted: 11 Dec 2011, 21:50
by Admin
legal formal menjadi hal penting selain untuk menunjukkan "pengakuan", dengan legal formal memungkinkan untuk melebarkan sayap dengan melakukan penawaran ke perusahaan bonafit ataupun tender pemerintah, selain itu dengan adanya legal formal menunjukkan keseriusan pebisnis untuk membuat sistem yang "teradministrasi".

Re: All About Legal Formal

Posted: 18 Aug 2016, 11:03
by deva09
Karena usaha percetakan dan fotocopy saya masih kecil, jadi sepertinya masih dalam kategori UKM dan belum bisa meningkatkan sampai ke tahap legal formal seperti itu.